##plugins.themes.classic.volume-abbr## 3, ##plugins.themes.classic.number-abbr## 3 (2019)

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota yang disalurkan kepada pemerintah desa untuk meninggkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi dana desa (ADD) perlu juga diawasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/Walikota sehingga dalam penggunaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian negara. Oleh sebab itu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa kewenangan yang lebih dalam mengelolah keuangan desa dengan tambahan Dana Desa (DD) yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai tambahan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi para aparat pemerintah desa.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini meliputi proses tata cara pencairan, penyaluran, pemenfaatan, dan serta pertangunggjawaban. Oleh karena itu, dalam menganalisis masalah terkait dengan pengawasan alokasi dana desa (ADD) metode yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif sebagai bentuk menemukan pemasalahan yang terjadi didalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah daerah selaku lembaga pengawasan yang dalam hal ini bupati/walikota perlu meminta pertangungjawaban kepada setiap desa terkait penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang telah dilaksanakan dan diperuntukan penggunaannya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), Tujuan hukum  adalah menciptakan nilai keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain nilai keadilan, hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu hal yang paling utama dalam konsep Negara hukum adalah pengakuan, perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia yang bermuara pada manusia yang merasakan  keadilan dan sejahtera melalui kepastian hukum. Penjaminan Hak asasi manusia juga menjadi patokan dan rujukan penulis dalam melihat potensi terjadinya pelanggaran Hak asasi manusia yang dalam hal ini meng-fokuskan pada legal problem yakni belum terdapatnya pembatasan masa waktu penyidikan terhadap tersangka yang dapat membuat status tersangka menjadi tidak jelas dalam jangka waktu yang sangat lama yang tentunya akan berkaitan pada hak tersangka. Penyidikan selama ini tidak memberikan  kepastian hukum kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana statusnya terkatung-katung dan prosesnya cukup lama. Meskipun tidak jarang proses penyidikan ini sangat cepat. Artinya tidak ada standar yang jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai waktu masa penyidikan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat tulisan dengan memperhatikan kepastian hukum dan penjaminan hak asasi tersangka dalam masa penyidikan sehingga perlunya kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menentukan ketentuan masa waktu penyidikan dan upaya yang dapat dilakukan terhadap masa waktu penyidikan  yang berhubungan dengan  hak asasi tersangka. Sebagai konsistensi Negara hukum yang menjamin hak asasi manusia dapat terlaksan

The problem examined is the mechanism for the appointment of secretaries of the Provincial Regional Representative Council with the enactment of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus and the approval of the leadership of the Provincial House of Representatives in the appointment of secretaries of the Regional People's Representatives Council. The research objective was to find out the mechanism for the appointment of secretaries of the Provincial Regional Representatives with the enactment of Government Regulation No. 18 of 2016 concerning Regional Apparatus and to determine the approval of the leadership of the Provincial House of Representatives in the appointment of secretaries of the Regional People's Representatives Council. The research method uses normative legal research that uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then processed and analyzed using interpretation or interpretation techniques and argumentation techniques. The results of the study found that the appointment and dismissal of the Secretary of the Council was not the same as the appointment and dismissal of the State Civil Apparatus, which was generally due to the existence of the position of Secretary of the Provincial House of Representatives as a lex specialist.

The research problem was the legal consideration of judge in decide verdictforconvict based on court decisionnumber: 84/Pid-Sus/2017/PN. Donggala andlegal consequences of the conviction decision number: 84/Pid-Sus/2017/Donggala wereimposed on convicted person The objective of this research is to find out and to analyze the legal consideration of judge in decide verdictforconvict based on court decision number:84/Pid-Sus/2017/PN. Donggala and to find out and analyze the legal consequences of conviction decision imposed on convicted person. The research used normative research method and qualitative research type. The result of the research show that the consideration of judge in imposeconviction decision is based onverification in a case carried out by a claimant based on proven legal facts. Based on thedefendantstatements, witness statements and evidence, existing legal facts have proven to be legitimate and convincing guilty of committing a criminal act "Criminal Agreement without the Right to Submit Narcotics Group I in accordance with consideration of juridical and non-juridical and legal consequence with the verdict conviction of the defendant in a narcotics crime, namely: conviction and fines on the defendant and reduced punishment while serving detentionand confiscation of evidence. The prosecutor and defendantmay submit an appeal attempt strengthened by the decision. It is recommended for the panel of judges to impose a punishment onthe defendant must have confidence that the defendant is legally and convincingly committing a crime based on the evidence that follow the justice process, prioritizing the instrumentsand systemof evidence or facts revealed at the justice impose maximum criminal sanctions on the defendant as a deterrent effect.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan beberapa permasalahaan yaitu, efektivitas kinerja UPP Provinsi Sulawesi Tengah dan kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pencegahan praktek pungutan liar di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian ini terdiri beberapa pendekatan wawancara dan pendekatan kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukan kinerja UPP Provinsi Sulawesi Tengah belum efektif karena belum optimalnya 4 faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja yaitu faktor hukum atau perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor Sarana dan fasilitas dan faktor kebudayaan dan dapat dilihat dari minimnya jumah kegiatan operasi tangkap tangan serta kegiatan pencegahan berupa sosilisasi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh tim satgas saber pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan beberapa faktor yaitu : faktor penghambat pada fungsi pencegahan, faktor penghambat pada fungsi penindakan dan faktor penghambat pada mekanisme kerja.

The problem in this study is how the implications of detention of defendants in the criminal justice system and how law enforcement authorities are in detention of defendants in the criminal justice system. The purpose of this study is to find out and analyze the implications of detention of defendants in the criminal justice system and to know and analyze the authority of law enforcement in the detention of defendants in the criminal justice system. The method used in this study is normative juridical. From the results of the study, it was concluded that the implication of the detention of an unlawful defendant was one form of restraint of freedom of movement, so it must be carried out according to the provisions of the criminal procedural law regarding the legal condition of detention of the accused. The implication of illegal detention of the accused will bring juridical consequences to officials who carry out detention in the form of demands for compensation and rehabilitation by defendants who are subject to unlawful detention through pre-trial authorities and/or law enforcers can issue detainees and/or defendants if the sentencing decision is dropped by the court against detainees has permanent legal force in the criminal justice system. In addition,  the authority referred to on the basis of the period of detention that is carried out under the Criminal Code.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis  tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Morowali. Untuk mengetahui dan menganalisis  faktor berpengaruh terhadap upaya Kejaksaan Negeri Morowali dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten  Morowali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empirik.

Hasil Penelitian menunjukkan Impelementasi TP4D dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten  Morowali  sudah optimal. Artinya kinerja TP4D di Kabupaten Morowali  sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sekalipun masih ada temuan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terindikasi korupsi namun rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  hanya membebankan pengembalian kerugian negara.

Faktor-faktor  yang mempengaruhi impelementasi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten  Morowali meliputi stratifikasi sosial, morfologi, dan control sosial. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya respon OPD terhadap kehadiran TP4D dalam proses pendampingan, persepsi OPD tentang TP4D bukan sebagai pengawas melainkan sebagai mitra belaka, dan rendahnya kepedulian antar sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan OPD.